aset daerah. Infrastruktur . aset daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan dan kontribusi bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam hal pengamanan tanah aset daerah dan non aset. Seperti: Kantor Dinas, Badan, Sekretariat dan Inspektorat B Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Darat Bermotor, Alatkeuangan daerah. Properti. Buku Inventaris. 12. Klaim pemilikan tanah oleh lebih dari satu pihak bisa terjadi mengingat aset tanah bersifat sangat strategis dan nilainya tidak turun dan justru mengalami kenaikan. Manajemen Aset merupakan suatu proses pengelolaan aset (kekayaan) baik berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, dan nilai tukar, mampu mendorong tercapainya. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban. modal/saham/aset neto/kekayaan bersih milik negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Bidang Aset mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan perencanaan program pengendalian dan pemberdayaan aset/BMD. Menata Ulang Pemerintah daerah perlu menata ulang aset yang dimilikinya agar laporan asetnya akurat. 69) bahwa variabel Sistem Akuntansi. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan. (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: a. Adapun sasaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah: Tabel 2. pembangunan aset daerah; (3) Pengamanan aset daerah; dan (4) Tersedianya data informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah. PERMENDAGRI No. KETIGA : Keputusan Kepala “NAMA PD/UKPD” ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Aset daerah merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah karena aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. ialah semua kekayaan pemerintah . Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu Perangkat Daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88 Tahun 2016 merupakan lembaga yang mempunyai tigas pokok untuk "Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan. ) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Agus Fatoni menyebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi. Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang; Mengingat 1. 1 Daftar Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 No Nama Aset Daerah Keterangan A Tanah Rekapitulasi Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Tanah berjumlah 43. Memahami pengelolaan aset berkelanjutan 6. BPKAD Kota Makassar mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. 1 Daftar Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 No Nama Aset Daerah Keterangan A Tanah Rekapitulasi Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Tanah berjumlah 43. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Aset mempunyai fungsi: Penyusunan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian dan pemberdayaan aset; Penyiapan bahan. 22 20:23:39 Agustus 2023 - , by Admin. Pelayanan Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum serta kepegawaian;. Aset daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik harus dikelola dengan baik, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. tabel (3. 2. Dalam pengelolaan aset tetap, Kota Cimahi mengalami beberapa permasalahan terutama pada pengamanan aset tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. saat membuka Sosialisasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemko Medan, Kamis (10/3) di Hotel. 539,- di 20 (dua puluh) Organisasi Perangkat Daerah (daftar rincian terlampir). mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki dasar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dalam pengaturan tentang pengelolaan barang milik daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: penyelenggaraan urusan pemerintahan. Demikian dikatakan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Drs. Pengelolaan aset daerah juga menyangkut pendistribusian, pengamanan, dan perawatan. Upaya Badan Pendapatan dan Aset Daerah dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas; 5. Bimtek/Diklat Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Serta Mekanisme Pertanggungjawabannya Berdasarkan Permendagri No. 10 Jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, barang milik daerah merupakan aset, yaitu barang milik daerah berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah T. (031) 5312144 Psw. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar. Pengelolaan aset tetap daerah milik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar dalam melakukan koordinasi pengelolaan aset tetap daerah yang ditinjau dari akuntabilitas kinerja belum. Bapak Patria Adi, Selaku Tim Lapangan dari. Tabel 1. 22. KEDUDUKAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH. di satu sisi pendapat menurut UU No. Permendagri ini. Latar Belakang. Aset daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh daerah yang memiliki manfaat untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang1) barang milik daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak sedang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang; dan 2) barang milik daerah yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya. Metode penelitian ini menggunakan metode survey dengan jumlah responden sebanyak 63 orang kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan uji instrument dan analisis regresi liniear berganda. 136 > 1. Aset Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai; 4. Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD ) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi: 1. Melaksanakan sosialisasi Petunjuk Teknis Sensus Barang Daerah kepada Tim Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Pengurus Barang SKPD/BUMD/Unit Kerja/Sub Unit. Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK) jadi yang terbesar bagi aset pemerintah pusat atau negara di kawasan DKI Jakarta. Masalah Manajemen aset daerah merupakan suatu proses yang sistematis dan terstrukturyang mencakup seluruh siklus hidup aset. Negara/Daerah, bentuk pemanfaatan aset Negara terdiri dari sew a, pinjam pakai, KSP (Kerja Sama Pemanfaatan), Bangun Guna Serah (BGS), atau Bangun Serah. Lebih lanjut Fatoni menjelaskan, aset-aset daerah penting untuk diamankan, misalnya aset tanah yang disertifikasi atas nama pemda. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Telepon 031-5312144 Psw. Barang milik daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. dengan ditindaklanjuti dengan tahapan penerapan, maka diharapkan output dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan aset suatu daerah memiliki fungsi atau manfaat yaitu : 1. Peta Lokasi. 2017 •. Manajemen Aset Daerah 10% Database Aset 10% Aplikasi Penatausahaan Aset 20% Rekonsiliasi 40% Database Aset 40% Pengelolaan Aset 30% Regulasi 60% Pengawasan 40% Sertifikasi Aset 30% Laporan Sertifikasi Aset 30% % Sertifikasi Aset 70% Penertiban dan Pemulihan Aset 30% Penertiban Aset 50% Pemulihan Aset 50% 8. 135. Beberapa penelitian empiris diantaranya penelitian berjudul Manajemen Aset Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Mengoptimalkan aset yang dimiliki dan meningkatkan kemampuan aset untuk menghasilkan keuntungan melalui beberapa kontribusi sesuai dengan. Saat ini nilai aset dari seluruh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat masing-masing di atas Rp. f rehabilitasi,serta penghapusan atau pemindahtanganan. Sekretariat Anggaran Perbendaharaan &. Halaman ini telah diakses 395443 kali FILE-FILE PERATURAN. Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan kota, 5. This paper analyses the best method for businesses to adopt in fulfilling a broad range of compliance regulations and summering up the key aspects that must be followed. Di dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut: Kelompok Jenis Kewenangan Tagihan Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran SKPKD. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai dan akurat. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pengelolaan aset daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknisBarang milik daerah merupakan aset daerah yang perlu dikelola secara efektif dan efisien. 3. id : 294 Hlm. Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN. Lihat Selengkapnya . Surakarta. INFORMASI COVID-19. 1. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; 2. Tanah, rumah, apartemen, ruko, dan gedung perkantoran, adalah beberapa contoh aset dalam bentuk properti. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada. Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kebumen sejumlah 10 eksemplar, dikumpulkan paling lambat sebelum pelaksanaan paparan laporan akhir dan CD yang berisi seluruh laporan pendahuluan, antara, dan akhir, serta soft copy, seluruhnya dikumpulkan paling lambat 4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh puluh) hari kalender setelah tanggal kontrak;. 27 Tahun 2014 yang merupakan turunan UU No. Peningkatan kapasitas. 69) sehingga variabel pengelolaan Aset Daerah memiliki pengaruh yang negative dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, kemudian pada variabel Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah diperoleh hasil yaitu hasil t-hitung > t-tabel (4. Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow FITRIA AYU LESTARI NIU1, LINTJE KALANGI2, LINDA LAMBEY3 1,2,3 Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi email: ayuniu8@gmail. Setiap tahap membutuhkan. Menurut Sugiyono (2013, hal. Hal tentang pengelolaan aset/barang milik daerah diatur dalam PP No 27 Tahun 2014 untuk menghindari penyelewengan dalam pemakaian aset. Berdasarkan tingkatan manajemen yang terkait, kita akan mencoba melihat di manakah letak permasalahan manajemen aset negara/daerah kita, dan upaya apa yang mungkin dapat dilakukan untuk membenahinya. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 7 Sidanegara, Cilacap. aset daerah yang dikelola dan tercatat sebagai barang milik daerah Pemerintah Provinsi Bali dan berfungsi sebagai tempat tinggal serta sarana pembinaan mahasiswa. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2). 1 Tahun 2022 tentang HKPD, aset daerah dapat. Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Jenis risiko kecurangan sangat beragam. Fatoni menyayangkan jika BMD tidak dikelola sebagaimana semestinya. keuangan daerah dan aset daerah. Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 78). Penghapusan dilakukan: •berdasarkan keputusan dan/atau laporan Penghapusan dari Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang; •berdasarkan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang. 2 ribu triliun berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pusat. BPAD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pengelolaan keuangan dan aset daerah memiliki peran yang tidak kala penting, karena kinerja pemerintah, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat akan berjalan baik dan lancar ketika keuangan dan dan aset daerah dikelola dengan baik,Banyak Pengelolaan Aset Bermasalah. beserta bag ian-bagiannya. Penerapan inventarisasi yang baik memerlukan suatu sistem yang terintegrasi kerjasama yang baik antara badan pengelola aset daerah dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya sehingga dalam alur pelaporan aset tidak ditemukan perbedaan data, pada laporan aset dalam suatu daerah. sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. berwujud • BMD tercakup dalam aset lancar dan aset tetap Barang milik Daerah meliputi: • barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan • b barang yang b berasal d i perolehan l i l dari l h lainnya yang sah; h – barang yang diperoleh. Informasi Terbaru. Berdasarkan Berita acara Rekonsiliasi Aset Tetap per 30 Juni 2021 jumlah Aset Tetap. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatatkekayaan daerah ialah aset daerah, karena dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil dari pengelolaan keuangan daerah. Penyerahan Aset Daerah Induk Terhadap Daerah Pemekaran Pengaturan mengenai penyerahan aset daerah induk terhadap daerah pemekaran terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. 2. Bupati Sidoarjo Pihak. Analisis Aset Pemerintah Daerah Kota Bandung. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset; 3. Pendahuluan Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. 3. agar aset daerah mampu memberika kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Menurut Halim (2004) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Keuangan Daerah”. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelola keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barng MIlik Daerah diterbitkan agar pengelolaan Barang Milik Daerah dalam tiga aspek utama yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib. 1. akibatkan kekayaran/aset daerah hilang tanpa dapat SIM Aset Jateng dipertanggungjawabkan 2. Hijri,Jurnal,2016), hasil penelitian memperlihatkan pada Pemda Kabupaten Bima telahAset daerah menurut PSAP (pernyataan standar akutansi pemerintah), ialah segala sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah sebagai dampak peristiwa masa lalu, serta diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pemerintah maupun masyarakat pada masa yang akan datang. BPAD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang. Nilai komersial (commercial value) atau 3. IDXChannel - Pelaksana Harian (Plh. Bagan Pengelolaan Aset. Jika Masih banyak ditemui kasus-kasus kacau penatausahaan aset yang lain yang tidak mungkin diuraikan di sini. Kegiatan yang ada dalam sistem ini meliputi Penerimaan Barang, Inventarisasi Aset, Pemeliharaan Aset Tetap, Mutasi Aset Tetap, Penghapusan. Mengenai pelaksanaan pengamanan barang milik daerah diketahui bahwa saat ini belum dilakukan secara optimal, sebagai contoh di Provinsi Papua masih terdapat aset yang bermasalah antara lain aset yang belum bersertifikat, aset yang dalam sengketa dengan pihak lain, ataupun aset yang dalam penguasaan pihak ketiga. Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. NTT. 6. Sosialisasi tersebut terkait percepatan pelaksanaan Sertifikasi Aset Tanah Tahun 2023,. Ririn Yuli Astutik, S. I-II. pdf. Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung, di dalam pelaksanaan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, di samping sebagai bahan kelengkapan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun. aset daerah. daerah, baik yang dimiliki maupun yang . 467/KEP/2021 Tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pelimpahan Wewenang Pejabat. go. Unduh Produk Hukum. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta - Sistem e-persediaan ditutup per 23 Oktober 2021 sampai dengan Senin, 1 November 2021 -Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru Analysis of the Application of the Local Government Information System (SIPD) at the Pekanbaru Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Nidya Vitriana1, Agustiawan2, Muhammad Ahyaruddin3Aset Daerah Kota Magelang dimulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh masing-masing Kasubag/Kasubid pada Sekretariat, Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran, Bidang Pembelanjaan, Bidang Akuntansi, dan Bidang Aset disesuaikan dengan kebutuhan riil yang ada agar kemudian usulan kegiatan tersebut dibawa/dibahas dalam. 66. 5. Pengelolaan aset negara/daerah yang profesional dan modern dengan mengedepankan good governance, disatu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat. Menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan adalah suatumobilitasnya,aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua,yaitu aset tidak bergerak dan aset. Sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan sah atas tanah mutlak ada untuk menghindari permasalahan sengketa tanah. Aset Tetap Daerah Kabupaten Sampang, Jur nal Akuntansi: El Muhasaba, 4(1). Tahapan Pengelolaan Aset tanah milik. laporan aset daerah di neraca dengan angka yang tepat dan akurat. (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Memahami pengertian manajemen aset daerah 3. Pemilihan metode pemanfaatan aset hendaknya didasarkan pada visi dan misi daerah serta metode yang paling memberikan dampak terbesar terhadappertumbuhan ekonomi daerah. perencanaan,pengadaan,penggunaan atau pemanfaatan,pengamanan,pemeliharaan,dan. Risiko tersebut merupakan kecurangan atau fraud di seputar pengelolaan aset daerah. 7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembetukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur junto sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor. Pelayanan Penatausahaan Barang Milik Daerah. Pengertian manajemen menurut Daft yang diterjemahkan oleh Tarnujaya & Shirly (2006): “Manajemen (management) adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara. pdf. Untuk itu perlu adanya unit pengelola kekayaan daerah yang profesional supaya tidak terjadi overlaping tugas dan kewenangan dalam pengelolaan aset daerah. Investasi yaitu menekankan pada penempatan uang atau dana. 2. Pada bulan Ramadan 1430 H, atau tepatnya hari Rabu tanggal 2 September 2009, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh gempa yang berpusat di Tasikmalaya. Menurut Siregar (2004), ada. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai. Download Info Pajak dan Dashboard; Email Bakeuda; Provinsi Kalimantan Selatan; Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor Kalsel; Sistem Info. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA Status. . Pengertian Aset – Perlu diketahui bahwa bisnis bukan hanya tentang modal saja. RADARSEMARANG. Lihat. dikuasai ya ng b erwujud, b aik yang . daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena: a. pengelolaan barang milik negara/daerah. Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai fungsi: (a) perencanaan programkegiatan dan anggaran di bagian keuangan dan aset; (b) pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai. Karena dari peraturan daerah tersebut terlampir bahwa fungsi BPKD tidak hanya menangani pengelolaan keuangan daerah, namun juga pengelolaan aset daerah. ialah semua kekayaan pemerintah . 4. Pelayanan Pemanfaatan Barang Milik Daerah. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan. Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal mempunyai fungsi: 1. Jurnal. Website Resmi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya sebesar 29% dari total belanja daerah. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Belanja modal dimaksud adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan. pemindahtanganan atas barang milik; d.